Perusahaan pertambangan Amman Mineral Nusa Tenggara meminta pemerintah memberikan insentif perpajakan dalam pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) di Tambang Batu Hijau Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, untuk meningkatkan aspek keekonomian proyek tersebut.
“Kami memastikan pembangunan smelter berkapasitas 1,3 juta ton konsentrat per tahun tersebut berjalan sesuai rencana dengan target pengoperasian pada pertengahan 2022,” kata Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), Rachmat Makkasau kepada pers di Jakarta, Kamis.
Rachmat Makassau mengatakan ada banyak tantangan yang harus dihadapi pelaku sektor pertambangan dalam melaksanakan program peleburan dan pemurnian. Misalnya kebutuhan investasi yang besar, penyiapan lokasi dan infrastruktur pendukung, termasuk produk sampingan dikarenakan keekonomian proyek yang marginal.
“Sebenarnya membangun smelter dengan investasi mahal bagi Amman Mineral cukup berat karena keekonomian yang didapat hanya sekitar 8 persen. Dari sisi bisnis tidak menarik, tetapi kami melihatnya dalam konteks pengembangan industri manufaktur berbasis mineral di Indonesia,” katanya.
Oleh karena itu diperlukan peran besar pemerintah untuk terus bersinergi dengan para pelaku usaha termasuk memberikan keringanan atau insentif pajak terkait pembangunan dan operasinya.
“Peran pemerintah bisa berupa pemberian insentif pajak maupun keringanan dalam tarif pajak impor,” jelasnya.
Rachmat mengatakan dalam mengembangkan hilirisasi industri manufaktur berbasis mineral diperlukan keterlibatan pemerintah. Dengan demikian proses industrialisasi akan dapat berjalan dengan lebih baik serta memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi negara.
Menurut Rachmat Makassau, progres proyek smelter Amman Mineral sekarang sudah mencapai 13,83 persen. Proses desain teknik dan rekayasa awal atau front end engineering design (FEED) sudah dilakukan oleh perusahaan Finlandia, Outotec.
Edgar/ANT
