Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan mendukung langkah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menghentikan ekspor nikel karena ada indikasi pelanggaran.
“Nickel ore yang sekarang diselundupkan sampai tiga kali lipat lebih banyak daripada seharusnya dan kadarnya lebih tinggi dari kadar 1,7,” kata Menko Luhut dalam rilis yang diterima Antara Sulut di Manado, Jumat.
Menurut Menko Luhut, pemerintah harus turun untuk menghindari hal-hal semacam ini.
Itu sebabnya sekarang setiap penanganan atau rapat mengenai proyek-proyek seperti itu, pemerintah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk langsung terlibat.
“Pemerintah ingin KPK memainkan peran strategis. Seperti pada program pemerintah hilirisasi ini, kemudian ada manipulasi besar-besaran ratusan juta dolar, itu kan bisa triliunan rupiah,” katanya.
