Jakarta – Bila tidak ada upaya fudamental untuk mengatasi, anggaran Jaminan Kesehatan Nasional bisa mencapai Rp77 triliun pada akhir tahun 2024.
Demikian disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris rapat kerja Komisi IX yang juga dihadiri Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (6/11/2019).
Dia menyebutkan, utang BPJS Kesehatan kepada rumah sakit yang sudah jatuh tempo mencapai Rp21,1 triliun. Hingga akhir 2019 saja, diperkirakan defisit BPJS Kesehatan akan mencapai Rp32 triliun.
Untuk mengatasi defisit tersebut, peraturan perundang-undangan memberikan tiga pilihan kebijakan. Pertama, rasionalisasi iuran sesuai dengan perhitungan aktuaria.
Kemudian kedua, rasionalisasi manfaat yang diterima peserta. Selanjutnya yang ketiga, suntikan dana tambahan dari pemerintah kepada BPJS Kesehatan.
“Pemerintah memilih pilihan pertama. Dengan rasionalisasi pada penerima bantuan iuran, diharapkan defisit anggaran bisa diturunkan,” kata dia.
Pilihan pemerintah untuk menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
Fachmi mengatakan gagal bayar BPJS Kesehatan merupakan permasalahan serius karena juga menyangkut 1,2 juta tenaga kesehatan yaitu dokter, perawat, bidan dan pekerja rumah sakit lainnnya; beserta keluarganya. Gagal bayar juga berdampak pada rantai suplai rumah sakit, yaitu perusahaan farmasi yang memasok obat-obatan.
