Perpustakaan Nasional Dukung Literasi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Atas sumbangsih tersebut, Kementerian Hukum dan HAM berikan penghargaan kepada Kepala Perpusnas.
Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando menerima piagam penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam mendukung Deklarasi Layanan tahun 2019 dan dukungan lanjutan pada Resolusi Pemasyarakatan tahun 2020.
Penghargaan tersebut diberikan karena selama ini Perpustakaan Nasional (Perpusnas) selalu mendukung program peningkatan kualitas pembinaan berupa literasi pada beberapa lembaga pembinaan seperti lembaga khusus anak, lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.
Dukungan nyatanya Perpusnas adalah dengan memberikan bantuan hibah buku ke semua Lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.
Sinergi antara Perpusnas dengan Kemenkumham selama ini memang telah terjalin dengan sangat baik khususnya berupa kerja sama yang menitiberatkan dalam hal penguatan literasi terhadap warga binaan pemasyarakatan.
Dalam sambutannya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada kepala Perpusnas dan semua Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Pimpinan Lembaganya yang telah mendukung dan mendampingi dalam melakukan upaya perbaikan di program Kemenkumham.
“Resolusi Pemasyarakatan 2020 adalah suatu bentuk kesadaran Pemasyarakatan terhadap perubahan yang dipengaruhi oleh arus globalisasi, pola komunikasi, dan berbagai persoalan yang menjadi tantangan masyarakat di era 4.0 dan juga terjangan era disrupsi yang kadang-kadang mengagetkan kita semua. Deklarasi ini adalah kebijakan responsif dari tantangan tersebut, sekaligus sebagai komitmen untuk melakukan penataan dalam rangka meningkatkan kinerja layanan publik,” kata Yasonna dalam acara pemberian Penghargaan tersebut sekaligus acara Deklarasi Resolusi Pemasyarakatan 2020, di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA, (16/1).
Lebih lanjut, Yasonna mengatakan, resolusi pemasyarakatan adalah sebuah bentuk awareness Pemasyarakatan terhadap perubahan tantangan kedepan yang dipengarui oleh arus globalisasi, pola komunikasi, atau bahkan terjangan era disrupsi.
“Deklarasi ini juga sebuah kebijakan responsif dari tuntutan tersebut sekaligus sebagai komitmen untuk melakukan penataan dalam rangka meningkatkan kinerja layanan publik,” katanya.
Sementara itu sejumlah Kementerian maupun Lembaga negara yang juga menerima penghargaan atas dukungan terhadap Layanan Pemasyarakatan tahun 2019 antara lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI, Ketua KPK, Kepala BNN, Kepala BNPT, Ketua Ombudsman, dan Panitera Mahkamah Agung RI.
