Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan jalan tengah yang penting bagi masyarakat majemuk untuk mampu mengatasi sikap primordial atas dasar keagamaan ataupun kesukuan. Meski era reformasi membawa banyak perubahan namun Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika mutlak menjadi rujukan dalam berbangsa dan plural.
Hal tersebut disampaikan Din Syamsuddin yang dikutip oleh Ginna Desiana, relawan TIK Jawa Barat yang tengah memaparkan soal budaya digital.
Pemahaman multikulturalisme dan pluralisme membutuhkan upaya pendidikan sejak dini. Apalagi generasi masa kini merupakan generasi digital native yang lebih banyak belajar dari media digital. Meningkatkan kemampuan membangun literasi digital saat ini sangat dibutuhkan.
“Mindfulness communication tanpa stereotip dan pandangan negatif adalah juga persoalan meningkatkan kemampuan literasi media dalam konteks budaya digital,” ujarnya di Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 untuk wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (21/7/2021).
Transformasi digital melahirkan budaya baru yang bukan hanya dilihat secara fisik perubahan aktivitas dari offline ke online. Tetapi ada hal lain yang berubah dari masyarakat Indonesia saat pindah di media digital. Perpindahan dunia mereka seakan-akan juga membuat mereka menjadi orang yang berbeda dari keseharian.
Maka perlunya literasi digital untuk kembali mengingatkan bahwa netizen Indonesia itu juga masih sama masyarakat Indonesia yang memiliki pedoman Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Apabila masyarakat rendah pemahaman terhadap nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, mereka jadi tidak mampu memahami batasan kebebasan berekspresi. Akhirnya yang terjadi cyberbully, ujaran kebencian, pencemaran nama baik atau provokasi yang mengarah pada perpecahan sosial di ruangan digital,” jelas Kreator dolananyuk.id.
Tidak heran, warga digital Indonesia dianggap paling sering menebar kebencian dan tidak sopan. Padahal masyarakat Indonesia tidak begitu kita merupakan masyarakat dengan budaya Timur yang kental dengan adat istiadat dan budaya. Bahkan kita sedari kecil di Indonesia sudah diajarkan budi pekerti sopan santun.
Belum mampu membedakan keterbatasan informasi publik dengan pelanggaran privasi di ruang digital juga menjadi persoalan. Sehingga para figur publik sering menjadi bulan-bulanan cacian makian jika mereka berbuat salah. Hanya karena seseorang menjadi figur publik dianggap tidak memiliki privasi padahal mereka sama dengan kita.
“Padahal setiap manusia yang ada di ruang digital, mereka juga ada di dunia nyata maka kita harus menghargai sama seperti kita menghargai mereka di dunia nyata,” ungkapnya.
Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 – untuk Indonesia #MakinCakapDigital diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKomInfo) bersama Siberkreasi. Webinar wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (21/7/2021) ini juga menghadirkan pembicara Mario Dewys (Relawan TIK Indonesia), Nuril Hidayah (Mafindo), Bowo Suhardjo (Konsultan Keuangan) dan Shinta Noza sebagai Key Opinion Leader.
Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 – untuk Indonesia #MakinCakapDigital melibatkan 110 lembaga dan komunitas sebagai agen pendidik Literasi Digital. Kegiatan ini diadakan secara virtual berbasis webinar di 34 Provinsi Indonesia dan 514 Kabupaten.
Kegiatan ini menargetkan 10.000.000 orang terliterasi digital pada tahun 2021, hingga tercapai 50 juta orang terliterasi digital pada 2024. Berlandaskan 4 pilar utama, Budaya Bermedia Digital (Digital Culture), Aman Bermedia (Digital Safety), Etis Bermedia Digital (Digital Ethics), dan Cakap Bermedia Digital (Digital Skills) untuk membuat masyarakat Indonesia semakin cakap digital.
