Kota Tangerang – 18 Oktober 2021 | Masalah sampah masih jadi mimpi buruk yang masih jadi realitas bagi masyarakat Kota Tangerang. Kombinasi perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab dan penyelesaian proyek PLTSA yang tertunda akan semakin memperkeruh situasi penanggulangan masalah turunan lainnya, termasuk berkurangnya kualitas hidup masyarakat, perlindungan lingkungan dan pengendalian dampak gas rumah kaca.
Sekdis Lingkungan Hidup Kota Tangerang – Eny Nuraeni, menyatakan bahwa dalam kurun waktu 6 bulan, TPA Rawakucing di Neglasari diperkirakan tidak mampu lagi menampung sampah yang dihasilkan warga Kota Tangerang. Dengan situasi yang sudah semakin darurat, Pemkot memilih melakukan pendekatan promotif yakni strategi jemput sampah, dan disaat yang sama juga mengharapkan realisasi PLTSa Rawa Kucing secepatnya dapat direalisasikan.
Karena itu, PLTSa di Kota Tangerang harus direalisasikan, sambil mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah khususnya bagi sampah B3 dan organik dan memanfaatkan fasilitas jemput sampah.
Ironisnya, dalam beberapa minggu ini publik digaduhkan dengan munculnya tempat pembuangan sampah (TPS) liar di sejumlah titik sepanjang bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang. Kemunculan TPS liar itu salah satunya disinyalir merupakan akibat dari ketidakmampuan TPA untuk menerima kiriman sampah yang tiba dalam jumlah yang terus meningkat, yang mengakibakan dua pegawai Pemkot Tangerang diperiksa polisi, sebagaimana disampaikan Walikota Tangerang, Arief Wismansyah 06 Oktober 2021.
Sejatinya, Pemkot Tangerang menggadang pembangunan PLTSa sebagai salah satu dari solusi penanggulangan sampah di Kota Tangerang yang selama ini ditangani di TPA Rawa Kucing, yang mana TPA tersebut kapasitasnya terus menyusut akibat terus meningkatnya volume sampah yang tiba di TPA yang baru saja selesai direvitalisasi oleh KemenPUPR di akhir 2018. Bahkan secara kasat mata, lahan yang tadinya dialokasikan untuk dijadikan lahan untuk membangun PLTSa sudah penuh tertimbun sampah.
Tidak hanya berhenti di permasalahan air sampah dan kebersihan kota, pengelolaan TPA yang buruk juga tidak sejalan dengan pernyataan-pernyataan Pemerintah Indonesia tentang pengendalian perubahan iklim dalam Paris Agreement, yang kembali akan disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Conference of Parties (COP 26) di Glasgow, Scotland akhir bulan ini. Persetujuan Paris sendiri telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang Undang No. 16 Tahun 2016, yang mana salah satu upaya pencapaiannya adalah melalui pelaksanaan Undang Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
Dengan kata lain, pengelolaan sampah, merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengendalikan perubahan iklim. Hal ini karena, emisi gas metane yang ditimbulkan dari landfill memiliki dampak rumah kaca 21 kali lebih besar daripada gas CO2 yang mendominasi sektor transportasi.
Oleh karenanya, pengendalian TPA yang baik mencerminkan komitmen Pemerintah yang tegas dalam menangani dampak perubahan iklim yang menurut Sri Mulyani merupakan global disaster yang dampaknya sama dengan pandemi Covid-19 (27/7/2021). Sayangnya, retorik komitmen perubahan iklim belum diikuti dengan langkah konkrit pengelolaan TPA yang memitigasi emisi gas metan di Indonesia.
TPA Rawa Kucing kini sudah tidak lagi ideal untuk dapat dibangun PLTSA. Revitalisasi yang dilakukan Kementrian PUPR di tahun 2019 untuk mendukung PLTSa kini sudah tidak terlihat akibat tertimbun kiriman sampah 3 tahun terakhir. Akibatnya, pembangunan PLTSa yang berteknologi tinggi ini tidak bisa segera dimulai dan membutuhkan revitalisasi ulang sebelum konstruksi dapat dimulai.
Saat dihubungi, VP Operations, PT Oligo Infrastruktur, Ir. Bobby Roring menyampaikan bahwa menangani permasalahan beban TPA tiga tahun kedepan adalah hal pertama dan wajib diatasi sebelum PLTSa dapat dibangun. Apabila tidak diatasi dengan tepat, maka limpasan air sampah dan sampah baru yang akan terus tiba dan mengganggu pelaksanaan konstruksi PLTSa. Tanpa penanganan yang tepat sasaran maka dampak negatif dari sampah di TPA tersebut kedepannya akan memperpendek masa layanan dari aset kerjasama tersebut.
Menanggapi tingginya keinginan publik agar PLTSa tersebut dapat dilaksanakan secepatnya, Bobby menyampaikan bahwa keterlibatan dana swasta ini melibatkan komitmen investor dan membutuhkan adanya kepastian hukum dan pembagian peran-tanggung jawab yang terukur, yang masih terus dibahas saat ini dengan Pemerintah Kota Tangerang.
“Oligo tetap bersikap profesional dan tidak menunda-nunda pelaksanaan kewajiban terhadap proyek dengan mengikuti seluru tahapan proses sesuai regulasi yang berlaku, dan kami juga siap bekerjasama dengan Pemkot Tangerang untuk merealisasikan PLTSA Rawa Kucing sebagai solusi yang berkelanjutan dalam mengatasi masalah kronis persampahan yang saat ini kita hadapi bersama.”
