– Perbandingan angka PMN (Penyertaan Modal Negara) yang disalurkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan perbedaan yang mencolok. Data menunjukkan bahwa total PMN selama era kepemimpinan SBY dari 2005 hingga 2014 mencapai Rp46,98 triliun. Sementara itu, PMN kepada BUMN selama era Jokowi dari 2015 hingga 2024 mencapai Rp355,72 triliun. Angka ini bahkan lebih dari 7 kali lipat PMN era SBY.
Awalil Rizky, Chief Economist di PT Permodalan BMT Ventura, mengungkapkan perbedaan ini dalam media sosial pribadinya. Peningkatan signifikan dalam PMN era Jokowi terutama terlihat dalam sektor pembangunan infrastruktur yang masif.
Melihat dari peruntukannya, pada masa pemerintahan SBY, PT Jamkrindo atau Jaminan Kredit Indonesia secara rutin mendapatkan PMN dari pemerintah, terutama terkait dengan peningkatan risiko kredit program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun, PMN ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan era Jokowi.
Di era Jokowi, BUMN seperti PT Hutama Karya (HK) sering masuk dalam daftar penerima PMN, terutama dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Misalnya, pada tahun 2022, HK menerima PMN sebesar Rp23,85 triliun, dan pada tahun 2023, dana tambahan sebesar Rp28,9 triliun dialokasikan untuk HK. Selain HK, PT Wijaya Karya (Persero) juga menerima PMN sebesar Rp6 triliun untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Perbedaan ini juga mencerminkan peran yang berbeda dari BUMN di dua era tersebut. SBY memiliki program yang lebih sedikit, sementara Jokowi memilih untuk menggunakan BUMN dalam proyek-proyek strategis pembangunan infrastruktur karena swasta dianggap tidak mampu. Hal ini menunjukkan bahwa PMN yang besar juga tidak selalu cukup untuk menutupi kebutuhan keuangan BUMN yang terlibat dalam proyek-proyek besar.
Pada tahun 2024, pemerintah direncanakan akan menyalurkan investasi senilai Rp30,7 triliun kepada BUMN. Ini mencakup proyek-proyek seperti Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) yang akan diteruskan oleh PT Hutama Karya, serta penyelesaian polis Jiwasraya yang melibatkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. Dengan penggunaan PMN yang signifikan dalam proyek-proyek ini, tampaknya BUMN akan terus memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur nasional.
