Jakarta – Konsep pembangunan suatu daerah adalah pijakan penting dalam mewujudkan kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Untuk itu, berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dokumen-dokumen ini menjadi landasan bagi pelaksanaan program pembangunan di tingkat daerah. Saat ini, mayoritas dokumen RPJPD 2005-2025 akan berakhir pada tahun 2025, yang memberikan peluang emas untuk mengintegrasikan isu berkelanjutan dan mitigasi bencana dalam RPJPD 2025-2045.
Visi Indonesia Emas 2045, yang merupakan bagian dari RPJPN 2025-2045, menyuarakan cita-cita pembangunan nasional yang berlandaskan prinsip berkelanjutan. Dengan fokus pada “Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan,” Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan pembangunan yang seimbang antara aspek ekonomi dan sosial serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup.
Mochamad Nur Arifin, Bupati Trenggalek, yang juga Wakil Ketua Umum APKASI menegaskan, konteks pembangunan daerah, perubahan iklim juga berdampak negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terutama di sektor pertanian.
Oleh karena itu, implementasi praktik pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah menjadi semakin penting. Dengan desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi kualitas lingkungan sambil mengelola sumber daya alam yang krusial, seperti kawasan konservasi, hutan tropis, lahan gambut, dan ekosistem perairan.
“Investasi lestari adalah kunci dalam menghadapi tantangan ini. Kami berkomitmen untuk mengembangkan konsep pembangunan daerah yang berkelanjutan, yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan investasi yang berfokus pada praktik berkelanjutan, kita dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Mochamad Nur Arifin, dalam siaran pers, Sabtu (7/10).
Saat ini, seluruh kabupaten di Indonesia berada di tengah-tengah tantangan besar yang menguji daya tahan dan keberlanjutan pembangunan daerah. Perubahan iklim yang semakin nyata dan ancaman bencana lingkungan yang terus meningkat menjadi isu utama yang tidak dapat diabaikan.
“Kita harus bergerak maju dengan tegas dan bijaksana untuk melindungi lingkungan kita dan memastikan kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan. Kami siap untuk bekerja keras demi masa depan yang lebih baik untuk Sintang dan untuk Indonesia secara keseluruhan”, tambah Bupati Sintang, Jarot Winarno.
Tommy Ardian Pratama, Co-chair Working Group Advokasi Koalisi Ekonomi Membumi, menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam perencanaan pembangunan. Serangkaian upaya kolaboratif hingga komitmen pendanaan telah dijalankan untuk dapat memastikan perubahan paradigma tersebut bisa dimulai, dan berlanjut secara produktif.
“Pembangunan berkelanjutan bukanlah pilihan, melainkan keharusan. Kami harus beralih ke ekonomi lestari yang tidak hanya memperhatikan profitabilitas tetapi juga dampak lingkungan dan sosial. Inovasi dan kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan,” ujar Tommy
Nurul Ichwan, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal di Kementerian Investasi/BKPM, menjamin Pemerintah melalui Kementerian Investasi/BKPM akan memberikan dukungan yang kuat untuk upaya penciptaan peluang investasi lestari di Indonesia, serta memberikan asistensi yang mendukung percepataan realisasi dan implementasi investasi Lestari di Indonesia. Untuk itu, peran dam komitmen pemerintah daerah khususnya jaringan LTKL akan memastikan terwujudnya visi Ekonomi Lestari.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat investasi lestari. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan kabupaten-kabupaten percontohan di Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung transformasi menuju ekonomi yang berkelanjutan,” tutup Nurul.
Dalam upaya untuk mewujudkan visi berkelanjutan ini, 57 kabupaten di Indonesia telah bersama-sama mendeklarasikan komitmennya untuk menerapkan strategi kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan bertepatan dengan Seminar Nasional “TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH DI TENGAH FENOMENA PERUBAHAN IKLIM, ANCAMAN BENCANA LINGKUNGAN, & UPAYA INVESTASI LESTARI”.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, Indonesia dapat memimpin dalam upaya menjaga keberlanjutan alam dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat nasional.
