Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap di angka 5 persen hingga akhir 2024. Usai mengikuti sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara (IKN), Airlangga menyatakan bahwa pengeluaran kementerian dan lembaga akan digenjot untuk mencapai target ini. “Belanja pemerintah harus ditingkatkan agar pertumbuhan tetap di 5 persen,” ujar Airlangga, Sabtu (8/9).
Selain itu, pemerintah juga mendorong kebijakan insentif bagi masyarakat, terutama kelas menengah. Airlangga menjelaskan bahwa insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) akan diberikan untuk sektor properti dan otomotif, khususnya kendaraan listrik roda empat dan bus. “Kebijakan ini akan dioptimalkan pada kuartal IV untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Di sisi lain, Airlangga juga mengungkapkan rencana revisi jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dalam BPJS Ketenagakerjaan. “Benefit bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akan ditingkatkan, dengan semua penerima JKP mendapatkan 45 persen upah selama 6 bulan,” kata Airlangga.
Perubahan ini bertujuan memperluas cakupan JKP, termasuk untuk pekerja kontrak (PKWT). “Kriteria penerima JKP akan diperluas, dan peraturan terkait sedang disiapkan,” tambahnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui tantangan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen pada semester II 2024. Kondisi perekonomian global yang melemah menjadi salah satu hambatan utama.
Sri Mulyani menekankan pentingnya memperhatikan konsumsi rumah tangga, investasi, serta ekspor dan impor untuk mempertahankan pertumbuhan. “Ini tantangan besar di tengah pelemahan ekonomi global,” kata Sri Mulyani. Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi hingga akhir tahun.4o
