Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk bersikap tegas terhadap pejabat negara yang tidak mendukung kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, keberadaan pejabat yang enggan menjalankan kebijakan ini bisa menjadi penghambat program kerja pemerintahan.
Luhut menegaskan bahwa pemangkasan anggaran merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam sebuah forum ekonomi, ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut harus didukung penuh oleh seluruh jajaran pemerintah agar berjalan efektif.
“Saya bilang ke Presiden, kalau ada yang tidak bisa menangani ini, pecat saja. Tidak perlu mempertahankan orang yang justru memperumit pemerintahan,” ujarnya dalam acara Indonesia Economic Summit 2025 yang diselenggarakan oleh Indonesian Business Council (IBC) di Jakarta, Selasa (18/2).
Lebih lanjut, Luhut menyoroti pentingnya mendorong sektor swasta untuk berperan lebih besar dalam perekonomian nasional. Ia mencontohkan keberhasilan negara lain dalam mengurangi ketergantungan pada APBN dengan memberdayakan dunia usaha.
“Perancis, misalnya, berhasil menggerakkan ekonominya dengan mengoptimalkan sektor swasta. Kita juga harus belajar dari pengalaman ini, karena pada dasarnya perekonomian kita sangat bergantung pada perusahaan swasta,” jelasnya.
Kendati demikian, Luhut menekankan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Ia mengingatkan bahwa pemotongan sekitar Rp 300 triliun harus dialokasikan secara strategis agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Efisiensi ini memang penting, tetapi kita juga harus benar-benar memperhitungkan bagaimana pengalokasiannya. Setiap keputusan harus dipelajari dengan cermat agar kebijakan ini bisa memberikan manfaat optimal,” pungkasnya.
