Pemerintah Indonesia membuka peluang bagi investor asing untuk ikut serta dalam pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir utara Pulau Jawa. Proyek ini ditetapkan sebagai program strategis nasional oleh Presiden Prabowo Subianto, sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman banjir rob, penurunan permukaan tanah, serta dampak perubahan iklim ekstrem yang makin nyata di wilayah pesisir.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mendorong keterlibatan pengusaha asal Belanda dalam proyek tersebut. Dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Hubungan Ekonomi Luar Negeri Belanda, Michiel Sweers, Anindya menyampaikan bahwa pengalaman panjang Belanda dalam pengelolaan air dan pembangunan tanggul sangat relevan untuk mendukung proyek ini.
Menurut Anindya, pembangunan tanggul laut ini bukan hanya bertujuan untuk melindungi wilayah pesisir dari banjir dan penurunan tanah, tetapi juga menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi baru. Ia menyebut proyek ini sebagai peluang strategis untuk menciptakan koridor pertumbuhan berikutnya bagi Indonesia, khususnya di wilayah utara Pulau Jawa.
Proyek tanggul laut ini dirancang membentang sepanjang 500 kilometer, dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Nilai investasi yang dibutuhkan diperkirakan mencapai USD 80 miliar atau sekitar Rp1.297 triliun. Dalam forum International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Presiden Prabowo menyatakan pembangunan akan memakan waktu sekitar 20 tahun dan perlu segera dimulai.
Pembangunan tanggul kembali menjadi fokus utama karena pesisir utara Jawa mengalami penurunan muka tanah antara 10 hingga 15 sentimeter setiap tahun. Risiko rob yang terus meningkat membuat pemerintah menilai perlu adanya langkah cepat dan kolaboratif. Dalam hal ini, kerja sama teknis dengan Belanda dianggap krusial untuk mempercepat pelaksanaan sekaligus menjamin keberlanjutan jangka panjang.
Untuk mendukung kelancaran proyek, pemerintah berencana membentuk Badan Otorita Tanggul Laut. Badan ini akan bertugas mempercepat implementasi proyek dan mengoordinasikan berbagai pihak terkait. Kadin menilai, model pembiayaan melalui kemitraan publik-swasta dapat membuka peluang besar untuk menarik dana swasta ke sektor infrastruktur air.
Anindya menambahkan bahwa selain kerja sama antar pemerintah (G2G), keterlibatan sektor swasta dari Belanda juga sangat diharapkan. Menurutnya, ini bisa menjadi tonggak penting dalam sejarah kerja sama antara Indonesia dan Belanda, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi kedua negara dalam bidang infrastruktur.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga aktif mengundang pelaku usaha Belanda. Dalam diskusi CEO Roundtable bersama 14 perusahaan Belanda, AHY menyampaikan bahwa proyek tanggul laut ini bukan lagi sebuah opsi, melainkan keharusan yang harus dijalankan demi masa depan kawasan pesisir Indonesia.
