Jakarta, – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan pengembangan energi baru dan terbarukan, termasuk panas bumi, sebagai bagian integral dari visi Asta Cita jilid dua yang menekankan kedaulatan energi nasional dan keberlanjutan lingkungan. Panas bumi menjadi salah satu solusi strategis dalam menjawab tantangan transisi energi sekaligus meningkatkan kapasitas pembangkit dalam negeri yang ramah lingkungan.
Dalam konteks tersebut, pemerintah mendorong percepatan investasi dan kolaborasi lintas sektor guna mengoptimalkan potensi panas bumi Indonesia yang termasuk terbesar di dunia. Selaras dengan arah pembangunan nasional, pemanfaatan energi panas bumi tidak hanya mendukung target bauran energi bersih sebesar 23 persen pada tahun 2025, tetapi juga membuka peluang pemerataan pembangunan serta penciptaan lapangan kerja di daerah-daerah.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong pemanfaatan langsung energi panas bumi sebagai wujud nyata kehadiran energi terbarukan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Energi ini tidak hanya berguna untuk pembangkitan listrik, tetapi juga bisa langsung dimanfaatkan untuk mendukung sektor-sektor produktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata berkelanjutan.
Salah satu wilayah yang saat ini tengah dikembangkan adalah Cipanas di Kabupaten Cianjur, yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi (WPSPE) oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM atas nama Menteri ESDM No. 1/1/PSPB/PMDN/2022. Rencana area eksplorasi yang akan digunakan sangat terbatas, yakni hanya 0,02 persen dari total area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), dan berada di zona pemanfaatan yang secara historis telah digunakan masyarakat sebagai lahan perkebunan sayur (eks Perhutani).
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menjelaskan bahwa energi panas bumi memanfaatkan energi alami dari dalam perut bumi untuk menghasilkan listrik. Proses ini dimulai dengan pengeboran sumur hingga kedalaman sekitar 2.500 meter guna mencapai reservoir panas bumi yang mengandung air dan uap bersuhu tinggi. Uap tersebut kemudian dialirkan ke turbin untuk menghasilkan listrik sebelum dikondensasi dan disuntikkan kembali ke dalam bumi. Sistem ini bekerja dalam siklus tertutup sehingga jejak karbonnya sangat rendah dibandingkan dengan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara atau gas. Sistem panas bumi juga tidak menggunakan air tanah dangkal, dan prosesnya tidak berdampak pada vegetasi lokal maupun aktivitas pertanian masyarakat sekitar.
Menurut Fahmy, Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, dengan kapasitas terpasang saat ini mencapai 2,8 gigawatt (GW)—terbesar kedua setelah Amerika Serikat yang mencapai 3,9 GW. Pemerintah menargetkan kapasitas panas bumi Indonesia mencapai 7,2 GW pada tahun 2030. Pengembangan ini sejalan dengan Asta Cita keenam, yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis dalam negeri. Energi panas bumi yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia merupakan kekayaan sumber daya nasional yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan impor bahan bakar.
“Panas bumi bukan sekadar sumber energi, melainkan juga merupakan upaya untuk menjaga bumi tetap cerdas dan berkelanjutan. Jika dimanfaatkan secara optimal, panas bumi dapat menjadi penopang utama ketahanan energi nasional, sejalan dengan program Asta Cita dalam mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan,” ujar Fahmy Radhi kepada media, Kamis (7/8).
Teknologi Maju Perlu Kolaborasi Kuat
Salah satu keunggulan energi panas bumi adalah dampaknya terhadap lingkungan yang jauh lebih kecil dibandingkan pembangkit listrik konvensional. Teknologi yang diterapkan juga mengutamakan kolaborasi dan transparansi serta kepatuhan terhadap regulasi, sehingga potensi risiko dapat diminimalisasi, termasuk risiko terhadap struktur tanah, lingkungan sekitar, maupun infrastruktur.
“Dengan teknologi canggih, potensi terjadinya aktivitas seismik tidak ada. Getaran dari panas bumi sangat rendah dan bersifat lokal. Ini tidak ada hubungannya dengan aktivitas gempa bumi. Di negara lain pun, tidak terjadi kerusakan seperti yang dikhawatirkan,” ungkap Fahmy.
Dari sisi pemanfaatan lahan, proyek panas bumi jauh lebih efisien dibandingkan pembangkit lainnya. Meskipun secara administratif Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) mencakup area luas, infrastruktur fisik yang dibutuhkan hanya 1–4 persen dari total area. Sisa lahan tetap bisa dimanfaatkan untuk kehutanan, pertanian, atau permukiman. Bahkan, beberapa PLTP di Indonesia telah berhasil terintegrasi dengan kawasan wisata, seperti di Kamojang dan Dieng, yang menjadi contoh harmonisasi antara industri dan alam.
Dengan emisi karbon dioksida (CO₂) yang kurang dari 10 persen dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, panas bumi layak menjadi prioritas dalam transisi energi. Saat ini terdapat 17 WKP aktif di Indonesia, dan pengembangan proyek-proyek baru di masa mendatang akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi emisi karbon secara signifikan.
“Masyarakat sebenarnya bisa dilibatkan dalam proses eksplorasi, diberdayakan dalam pengambilan keputusan, dan hal itu sudah diterapkan, seperti di Kamojang,” ujar Fahmy. Masyarakat lokal dapat membangun hubungan saling menguntungkan dengan pengembang panas bumi demi masa depan bersama yang lebih cerah.
Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Ir. Arief Mahmud, M.Si., yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga memastikan bahwa seluruh proses pengembangan dilakukan sesuai dengan prinsip pengelolaan taman nasional yang berkelanjutan serta menjaga integritas ekologis kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa lahan yang digunakan bukanlah hutan primer, melainkan lahan yang sebelumnya telah dimanfaatkan masyarakat untuk budidaya. Tidak ada penggusuran. Justru masyarakat dilibatkan dan dijadikan mitra konservasi.
“Kami percaya bahwa konservasi dan pemanfaatan energi terbarukan dapat berjalan beriringan, asalkan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan,” ujar Arief.
