Indonesia akan segera memiliki fasilitas Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) terbesar kesembilan di dunia sekaligus yang pertama dan terbesar di dalam negeri. Hal ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, usai meninjau dua perusahaan gas, yakni Genting Oil Kasuri dan LNG Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. Menurut laporan manajemen Genting Oil Kasuri, pembangunan FLNG telah mencapai lebih dari 50 persen dan akan divalidasi lebih lanjut oleh tim Kementerian ESDM ke lokasi konstruksi di Tiongkok.
FLNG ini merupakan proyek strategis dari Genting Group melalui PT Layar Nusantara Gas, yang pada September 2023 menandatangani kontrak dengan Wison (Nantong) Heavy Industry senilai USD43,04 juta untuk pembangunan FLNG berkapasitas 1,2 juta ton per tahun. FLNG tersebut akan mendapatkan pasokan gas dari proyek Asap Kido Merah (AKM) milik Genting Oil Kasuri, yang ditargetkan memproduksi 330 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) mulai tahun 2027.
Menteri Bahlil menekankan bahwa proyek besar seperti ini harus memberi dampak luas, termasuk keterlibatan pengusaha lokal. Ia meminta agar kontraktor pelaksana tidak hanya melibatkan mitra dari Jakarta, tetapi juga memberi ruang bagi kontraktor lokal dari Papua agar ikut tumbuh dan berkontribusi dalam proyek. “Ini tanah mereka juga,” tegasnya.
Proyek AKM dikelola oleh Genting Oil Kasuri Pte Ltd dengan target produksi awal sebesar 300 MMSCFD pada 2027. Saat ini, dari lima sumur yang dibuka, empat telah selesai 100 persen dan satu lainnya dalam tahap penyelesaian. FLNG yang tengah dibangun di Shanghai itu telah mencapai progres konstruksi 55,3 persen, dan menjadi fasilitas strategis untuk mendukung pasokan gas nasional serta mengurangi potensi defisit energi.
Selain proyek FLNG, pemerintah juga memperkuat tata kelola sumur minyak rakyat. Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menyampaikan bahwa sumur minyak rakyat akan dipetakan berdasarkan wilayah kerja kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas. Jika berada dalam wilayah kerja KKKS, maka akan didorong adanya kerja sama pembinaan. Bila berada di luar wilayah kerja, maka SKK Migas akan memperluas koordinasi untuk mencari KKKS yang bisa mengelola.
Langkah ini juga bertujuan mengurangi dampak negatif dari sumur ilegal terhadap lingkungan dan keselamatan, sekaligus meningkatkan produksi nasional melalui pola kerja sama antara rakyat dan perusahaan migas yang resmi. SKK Migas memastikan pendekatan ini akan berbasis inklusif dengan mengedepankan aspek legalitas dan pengawasan.
Kementerian ESDM menyadari bahwa target lifting minyak dan gas sebesar satu juta barel per hari pada tahun 2030 tidak bisa lagi dicapai dengan cara konvensional. Oleh karena itu, kementerian mendorong pendekatan inovatif, seperti penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) dan penerapan teknik pengeboran horizontal yang dinilai lebih efektif untuk meningkatkan hasil dari cadangan yang ada.
Strategi nasional penguatan migas ini bertumpu pada tiga pilar utama: optimalisasi produksi melalui teknologi canggih, pengembangan proyek strategis seperti FLNG, dan pengelolaan sumber daya lokal secara inklusif. Pemerintah berharap dengan langkah-langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan produksi energi tetapi juga memperkuat kedaulatan energi berbasis keberlanjutan dan keadilan wilayah.
