Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan II 2025 mencapai 433,3 miliar dolar AS. Angka ini tumbuh 6,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), melambat dibandingkan triwulan I 2025 yang tumbuh 6,4 persen yoy. “Pertumbuhan ULN triwulan II 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya,” ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, pekan lalu di Jakarta.
Ramdan menjelaskan perlambatan pertumbuhan ULN dipengaruhi oleh kontraksi ULN swasta yang masih berlanjut. Sementara itu, ULN pemerintah justru meningkat. Pada triwulan II 2025, ULN pemerintah mencapai 210,1 miliar dolar AS atau tumbuh 10,0 persen yoy, naik dibandingkan pertumbuhan 7,6 persen yoy pada triwulan I 2025.
Kenaikan ULN pemerintah terutama didorong oleh meningkatnya aliran modal asing ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia masih terjaga, meskipun kondisi pasar keuangan global penuh ketidakpastian.
Pemerintah menegaskan komitmennya dalam mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel. Tujuannya agar pembiayaan tetap efisien dan optimal, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang. “ULN dimanfaatkan sebagai instrumen penting pembiayaan APBN dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan,” tegas Ramdan.
Sebagian besar ULN pemerintah dialokasikan untuk sektor strategis yang mendukung pembangunan. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial menjadi penerima terbesar dengan porsi 22,3 persen dari total ULN pemerintah.
Selain itu, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib mendapat porsi 19 persen, disusul jasa pendidikan sebesar 16,4 persen. Sektor konstruksi juga memperoleh bagian 11,9 persen, sementara transportasi dan pergudangan tercatat 8,6 persen.
Menurut BI, arah pemanfaatan ULN yang difokuskan pada sektor produktif diharapkan mampu memperkuat fondasi perekonomian nasional. Dengan demikian, utang yang ditarik pemerintah tidak hanya berfungsi menutup kebutuhan pembiayaan, tetapi juga memberi dampak positif jangka panjang.
Dengan perkembangan tersebut, BI menilai kondisi ULN Indonesia pada triwulan II 2025 masih tetap terkendali. Struktur utang yang didominasi sektor publik dengan orientasi produktif diyakini dapat menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tekanan global.
