PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI memastikan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak akan menekan rasio kredit bermasalah (NPL) selama dijalankan sesuai aturan. Dana Desa yang dialokasikan pemerintah menjadi penopang utama untuk mengantisipasi risiko gagal bayar koperasi.
Head of Investor Relations BNI, Yohan Setio, menegaskan dukungan terhadap program pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. “Kami tetap memperhatikan aspek komersial dalam setiap pemberian kredit ke koperasi,” ujarnya dalam Public Expose Live, dikutip Antara.
Yohan menjelaskan KDKMP didesain secara prudent, di mana bank wajib melakukan analisis kelayakan kredit sebelum koperasi menerima pinjaman. “Tidak otomatis langsung disetujui, ada proses analisa,” katanya.
Jika koperasi kesulitan membayar, bank dapat menggunakan Dana Desa dari pemerintah pusat untuk menutup kekurangan pembayaran dalam batas tertentu. “Dengan intercept Dana Desa, skema ini memberi penjaminan tidak langsung dari pemerintah,” jelas Yohan.
Skema tersebut sudah diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2025 yang diterbitkan 21 Juli 2025. Aturan itu merinci tata cara pinjaman bagi KDKMP, termasuk mekanisme jaminan melalui Dana Desa. “Program ini seharusnya tidak berdampak negatif terhadap NPL BNI,” tambah Yohan.
Pemerintah juga menyalurkan sisa anggaran lebih (SAL) APBN sebagai modal KDKMP, sehingga tidak mengganggu likuiditas dana pihak ketiga (DPK) perbankan. Selain BNI, bank lain yang menyalurkan pembiayaan KDKMP adalah BRI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Merujuk PMK 49/2025, plafon pinjaman per koperasi maksimal Rp3 miliar dengan bunga 6 persen per tahun, tenor 72 bulan, dan masa tenggang 6–8 bulan. Koperasi penerima wajib berbadan hukum dan memiliki nomor induk koperasi. Bank pun tetap diwajibkan menilai kelayakan pinjaman sesuai standar perbankan.
Hingga akhir Juni 2025, NPL BNI berada di level 1,9 persen dengan total kredit Rp778,7 triliun. Kredit UMKM non-KUR tumbuh 9,2 persen yoy menjadi Rp44,4 triliun, menunjukkan komitmen BNI memperkuat sektor usaha rakyat.
