Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan menghentikan impor solar mulai 2026, termasuk untuk kebutuhan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kemandirian energi nasional.
“Mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar,” kata Bahlil, dikutip dari Antara. Ia menegaskan, jika masih terdapat kargo solar yang masuk pada Januari atau Februari 2026, maka pasokan tersebut merupakan sisa kontrak impor tahun 2025.
Bahlil menjelaskan, penghentian impor dilakukan karena kapasitas pengolahan dalam negeri telah memadai. Pemerintah tidak lagi menerbitkan izin impor seiring beroperasinya kilang baru. “Karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan impor,” ujarnya.
Kilang yang dimaksud adalah proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Refinery Unit V Balikpapan, Kalimantan Timur. Kilang ini memiliki kapasitas pengolahan hingga 360 ribu barel per hari atau setara 22–25 persen dari kebutuhan nasional.
Secara ekonomi, RDMP Balikpapan dinilai memberikan dampak signifikan. Proyek ini diproyeksikan menghemat impor bahan bakar minyak hingga Rp68 triliun per tahun serta berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar Rp514 triliun.
Terkait pasokan bagi SPBU swasta, Bahlil memastikan badan usaha dapat membeli solar dari Pertamina. “Iya dong beli di Pertamina,” ujarnya. Ia juga menyampaikan visi agar seluruh bahan bakar dengan RON 92, RON 95, dan RON 98 ke depan dapat diproduksi di dalam negeri.
Penghentian impor solar juga didukung kebijakan mandatori biodiesel. Sepanjang Januari–Desember 2025, realisasi B40 mencapai 14,2 juta kiloliter atau 105,2 persen dari target 13,5 juta kiloliter. Kebijakan ini mampu menurunkan impor solar hingga 3,3 juta kiloliter, menghemat devisa Rp130,21 triliun, serta menekan emisi sebesar 38,88 juta ton CO₂ ekuivalen.
Seiring rencana penerapan B50 pada 2026, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian Baginda Siagian menyebut kebutuhan minyak sawit akan meningkat tajam. “Tahun depan dengan B50 akan mencapai sekitar 19 juta ton,” ujarnya. Menurutnya, lonjakan kebutuhan sekitar 5 juta ton menjadi tantangan yang harus dijawab melalui peningkatan produktivitas dan penyesuaian, termasuk potensi pengurangan ekspor demi menjaga pasokan domestik.
