Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bagian dari strategi efisiensi energi di tengah ketidakpastian global. Kebijakan ini tengah difinalisasi dan akan diumumkan dalam waktu dekat, dengan harapan dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), terutama dari mobilitas harian di kota-kota besar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap tekanan energi global. Pengurangan mobilitas ASN diharapkan memberikan kontribusi terhadap penghematan konsumsi BBM, meskipun skalanya masih menjadi perdebatan.
Sejumlah kalangan menilai dampak kebijakan ini terhadap efisiensi energi dan fiskal negara relatif terbatas. Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Badiul Hadi, menilai WFH lebih bersifat jangka pendek dan simbolik jika dilihat dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Secara teori, pengurangan mobilitas ASN memang dapat menekan konsumsi BBM harian. Namun, konsumsi energi nasional didominasi oleh sektor lain seperti logistik, industri, dan transportasi umum, yang kontribusinya jauh lebih besar dibandingkan perjalanan ASN.
Badiul memperkirakan, jika sekitar 50% dari 4,2 juta ASN menerapkan WFH dan menghemat rata-rata 1 liter BBM per hari kerja, potensi penghematan dapat mencapai 554 juta liter per tahun. “Namun dampak fiskalnya tetap kecil dibanding total subsidi energi nasional,” ujarnya, dengan estimasi penghematan riil hanya sekitar Rp1–1,2 triliun per tahun atau kurang dari 1% dari total subsidi energi.
Selain itu, terdapat risiko pergeseran beban energi dari negara ke rumah tangga, seiring meningkatnya konsumsi listrik akibat aktivitas bekerja dari rumah. Kondisi ini berpotensi menciptakan efisiensi semu jika tidak diimbangi dengan pengurangan konsumsi energi secara agregat.
Badiul juga menyoroti potensi moral hazard dan penurunan kualitas layanan publik jika kebijakan tidak dirancang dengan matang. Ia menekankan bahwa solusi jangka panjang seharusnya berfokus pada reformasi struktural, termasuk pengembangan transportasi publik berbasis listrik, perbaikan skema subsidi energi, serta percepatan transisi ke energi terbarukan.
Di sisi lain, pelaku industri melihat kebijakan ini tetap memiliki nilai positif. Pemanfaatan teknologi digital dinilai mampu menjaga produktivitas sekaligus mengurangi mobilitas. Secara global, data International Energy Agency menunjukkan sektor transportasi menyumbang hampir 30% konsumsi energi final dunia, sehingga pengurangan mobilitas tetap relevan sebagai bagian dari strategi efisiensi—meski perlu dikombinasikan dengan kebijakan struktural agar berdampak signifikan dan berkelanjutan.
