Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian di wilayah Medan membuka fakta baru terkait dugaan pengumpulan dana untuk kepentingan politik. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, mantan pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) mengungkap adanya arahan untuk menghimpun dana yang dikaitkan dengan agenda Pemilihan Presiden dan Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024.
Pengakuan tersebut menyebutkan bahwa pengumpulan dana dilakukan melalui struktur internal proyek, khususnya melibatkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta kontraktor. Skema yang dijalankan disebut terorganisir, dengan nilai kontribusi yang telah ditentukan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur perkeretaapian.
Dalam kesaksiannya, terdakwa menyampaikan bahwa setiap PPK diminta mengoordinasikan pengumpulan dana dalam jumlah besar yang kemudian diteruskan melalui kontraktor proyek. Pola ini menunjukkan adanya dugaan pemanfaatan proyek pemerintah sebagai sumber pendanaan nonformal yang berpotensi melanggar hukum.
“Pengumpulan dana untuk Pilpres dan Pilkada Sumut itu benar,” ungkap saksi di hadapan majelis hakim, sekaligus menegaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan karena tekanan jabatan dan kekhawatiran terhadap posisi yang diemban.
Namun demikian, mantan Menteri Perhubungan yang turut dihadirkan sebagai saksi memberikan bantahan tegas terhadap tuduhan tersebut. Ia menyatakan tidak pernah memberikan perintah atau arahan terkait pengumpulan dana, baik untuk kepentingan politik maupun dalam konteks proyek yang sedang berjalan.
Majelis hakim mendalami perbedaan keterangan antara para saksi dengan menyoroti detail aliran dana serta mekanisme pengadaan proyek. Pertanyaan kritis juga diarahkan pada kemungkinan adanya pengaturan tender dan relasi antara proyek pembangunan dengan kepentingan tertentu di luar aspek teknis.
Kasus ini sendiri berkaitan dengan proyek pembangunan jalur kereta api di Sumatera Utara periode 2021–2024. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk pejabat internal dan pihak swasta, dengan dugaan praktik suap untuk memenangkan kontraktor tertentu dalam proses lelang.
Secara lebih luas, kasus ini mencerminkan tantangan serius dalam tata kelola proyek infrastruktur di Indonesia. Data riset terbaru dari Transparency International menunjukkan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia berada di kisaran 34/100 pada 2025, masih di bawah rata-rata global. Sementara itu, sektor konstruksi dan infrastruktur tercatat sebagai salah satu area dengan risiko korupsi tertinggi, terutama pada tahap pengadaan dan pelaksanaan proyek, sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih ketat dan sistem transparansi yang kuat.
