Demi mengubah kawasan Danau Toba untuk menjadi yang lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan Presiden Joko Widodo, seluruh kepala daerah di daerah tersebut harus tingkatkan alokasi dana.
Seluruh pemimpin daerah di kawasan Danau Toba diharapkan bisa memaksimalkan anggaran pengembangan tambahan sebesar Rp 2,2 triliun yang diberikan pemerintah pusat di tahun 2020. Sehingga menjadikan kawasan Danau Toba semakin baik dan mendatangkan wisatawan mancanegara dengan jumlah besar untuk mendapatkan devisa bagi tanah air.
Demikian yang diungkapkan Menteri Pariwisata Arief Yahya saat menghadiri acara makan malam di Rumah Dinas Bupati Toba Samosir di sela kunjungan kerjanya ke Danau Toba, Minggu (28/7).
Menurutnya perhatian dari Pemerintah Pusat harus menjadi momentum bagi kepala daerah di sekitar Danau Toba untuk membangun kawasan yang rencananya akan dikunjungi Presiden Joko Widodo pada Senin (29/7) lalu.
Pemerintah sebelumnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6,4 triliun untuk empat destinasi ‘Super Prioritas’. Dari empat destinasi tersebut, Danau Toba mendapatkan kucuran Rp 2,2 triliun, terbesar dari tiga destinasi super prioritas lainnya yakni Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.
“Dari pertama kali saya ke Danau Toba, muncul tagline ‘Bersatu Untuk Danau Toba’. Dan hingga saat ini tetap saya rasakan. Para Bupati saya harap bisa menangkap momentum perhatian yang diberikan Pak Presiden,” kata Arief Yahya dalam rilis yang diterima oleh infobisnis.
Menpar berharap para Bupati memiliki komitmen untuk sama-sama menjadikan pariwisata sebagai leading sector. Karena sudah terbukti bahwa pariwisata relatif lebih mudah, murah, dan cepat untuk menghasilkan devisa dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Rata-rata pertumbuhan PAD di delapan Kabupaten sekitar Danau Toba adalah sebesar 79 persen. Hal itu lantaran tumbuhnya sektor Pariwisata. Industri yang bergerak di bidang servis penghasilanya pasti tinggi, contoh Singapura dan Doha. Sektor Pertanian boleh, namun lebih bagus bila dikemas dengan pariwisata, tidak berdiri sendiri sebagai komoditas,” pungkas Menpar Arief.
