Pemerintah diminta lebih memperkuat basis data UMKM secara nasional untuk membuat peta jalan yang baik dan tepat terhadap pengembangan sektor usaha tersebut ke depannya.
“Perlu miliki bank data untuk mengetahui jumlah dan memetakan UMKM di Indonesia sebagai upaya meningkatkan kinerja dan meminimalisir ketidaktepatan penyaluran subsidi atau bantuan kepada UMKM,” kata Anggota Komisi VI DPR Tommy Kurniawan dalam rilis di Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, bila lembaga terkait seperti Kementerian Koperasi dan UKM tidak memiliki basis data yang kuat, maka ke depannya juga akan disangsikan bagaimana dapat mengembangkan UMKM menjadi lebih baik.
Ia menekankan bahwa pembenahan basis data juga akan membuat program subsidi lebih tepat sasaran.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar mengatakan perlindungan usaha bagi para pelaku koperasi dan UKM masuk dalam pasal prioritas dalam omnibus law sehingga diharapkan menjadi katalisator yang mempercepat perkembangan sektor yang selama ini dianggap sebagai jaring pengaman sosial dan ekonomi kerakyatan tersebut.
“Dalam beberapa pasal di rancangan omnibus law, perlindungan usaha dan kesempatan berusaha bagi UMKM termasuk menjadi daftar prioritas,” katanya.
Marwan mengatakan keberpihakan konkrit negara kepada pelaku koperasi dan UMKM terutama terkait akses bahan baku, dana perbankan dan nonbank, distribusi, serta pemasaran harus terus didorong realisasinya.
