Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut perkembangan pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 79,9 persen dengan target operasionalisasi Juni 2023.
“Sampai saat ini secara keseluruhan Kereta Cepat Jakarta-Bandung telah diselesaikan 79,9 persen, yang kita harapkan di akhir tahun 2022 ini sudah bisa diuji coba dan kemudian pada bulan Juni 2023 bisa kita operasionalkan,” kata Presiden Jokowi saat meninjau terowongan 2 Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) di Kabupaten Purwakarta, Senin.
Presiden Jokowi meninjau perkembangan konstruksi KCJB bersama dengan Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi, dan pejabat terkait lainnya.
“Utamanya di terowongan 2 yang memang di sini ada masalah yang harus kita selesaikan. Masalah teknis yang harus kita selesaikan, tapi tadi dari keterangan di lapangan, Dirut KCIC, dari Pak Menkomarinves, Kementerian PU, bahwa terowongan 2 ini berjalan lambat karena jenis tanah yang ada di sini memerlukan kerja yang penuh kehati-hatian,” ungkap Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi berharap Kereta Cepat Jakarta-Bandung dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di kedua kota.
“Harapan kita dengan selesainya Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini akan mengurangi kemacetan baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di Bandung, juga mempercepat mobilitas orang dan juga barang dan kita harapkan ini menjadi sebuah daya saing yang baik bagi negara kita,” tambah Presiden Jokowi.
Dari laman KCIC disebutkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan menggunakan generasi terbaru CR400AF. Proyek tersebut memiliki panjang trase (garis tengah jalan) sepanjang 142,3 kilometer yang terbentang dari Jakarta hingga Bandung.
Kereta Cepat Jakarta-Bandung memiliki empat stasiun pemberhentian yaitu Halim, Karawang, Padalarang, Tegalluar dengan satu depo yang berlokasi di Tegalluar. Setiap stasiun akan terintegrasi dengan moda transportasi massal di setiap wilayah.
Dari total panjang trase kereta cepat, lebih dari 80 kilometer di antaranya memiliki struktur elevated sedangkan sisanya berupa 13 terowongan dan subgrade.
Beberapa fasilitas sementara seperti batching plant dan casting yard dibangun di beberapa titik kritis untuk mendukung percepatan proses pembangunan.
Biaya pembangunan KCJB mengalami kenaikan anggaran yaitu menjadi 1,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp26,7 triliun.
Menurut estimasi KCIC penyebab pembengkakan biaya dari proyek tersebut antara lain biaya rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC) sekitar 0,6 miliar – 1,6 miliar dolar AS, pembebasan lahan 0,3 miliar dolar AS, financing cost 0,2 miliar dolar AS, kantor pusat dan pra-operasi 0,2 miliar dolar AS, dan biaya lainnya 0,05 miliar dolar AS.
Padahal sebelumnya struktur biaya awal dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini terdiri dari EPC 4,80 miliar dolar AS, HSR manajemen dan konsultan 0,16 miliar dolar AS, pembebasan lahan 0,80 miliar dolar AS, financing cost 0,2 miliar dolar AS, kantor pusat dan pra-operasi 0,03 miliar dolar AS, dan biaya lainnya 0,01 miliar dolar AS.
Sementara struktur pendanaan proyek dengan total 6,07 miliar dolar AS ini sebelumnya berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) sebesar 4,55 miliar dolar AS dan ekuitas senilai 1,52 miliard dolar AS yang terdiri dari ekuitas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar 0,91 miliar dolar AS dan ekuitas konsorsium Tiongkok 0,61 miliar dolar AS.
Akibat bengkaknya anggaran ini pemerintah memutuskan untuk turun tangan dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pemerintah dan Komisi XI DPR RI menyetujui penambahan penyertaan modal negara (PMN) 2021 dan alokasi tahun 2022 untuk PT KAI (Persero) sebenar Rp4,3 triliun untuk kebutuhan base quality proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
