Koalisi Pangan Sehat Indonesia (PASTI), yang terdiri dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dan Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, menggelar aksi publik dalam momentum Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Jalan Sudirman–MH Thamrin, Jakarta. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap penundaan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) oleh pemerintah dan DPR.
Didampingi puluhan relawan dan aktivis masyarakat, Koalisi PASTI mendesak pemerintah agar segera memberlakukan cukai MBDK yang sebelumnya direncanakan tahun ini namun ditunda ke tahun depan. Mereka menilai penundaan tersebut menunjukkan rendahnya keseriusan pemerintah dalam melindungi masyarakat dari risiko penyakit tidak menular.
Dalam aksinya, para peserta menampilkan poster edukatif, teatrikal visual tentang bahaya konsumsi gula berlebih, serta mengajak warga untuk menandatangani petisi di laman change.org/cukaikanmbdk. Hingga kini, lebih dari 20.000 orang telah menandatangani petisi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pemberlakuan cukai.
Menurut Koalisi PASTI, penerapan cukai MBDK sangat penting untuk menekan konsumsi minuman tinggi gula yang berkontribusi pada peningkatan kasus obesitas, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Mereka juga mendesak pembatasan promosi dan distribusi produk tinggi gula kepada publik, khususnya anak-anak dan remaja.
Project Lead for Food Policy CISDI, Nida Adzilah Auliani, menilai penundaan cukai MBDK mencerminkan lemahnya komitmen negara terhadap kesehatan rakyatnya. Ia menyebut, kebijakan serupa telah diterapkan di 99 negara dan terbukti efektif menurunkan konsumsi minuman manis serta mengurangi beban penyakit kronis.
“Cukai MBDK adalah kebijakan strategis dan cost-effective. Negara lain sudah membuktikan keberhasilannya dalam mengurangi konsumsi gula berlebih dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Nida juga mengingatkan bahwa tanpa intervensi regulasi yang kuat, masyarakat akan terus terpapar risiko konsumsi gula berlebih. Oleh karena itu, ia menegaskan perlunya tindakan cepat agar kebijakan cukai MBDK tidak kembali ditunda.
Dengan meningkatnya tekanan publik dan dukungan luas melalui petisi, Koalisi PASTI berharap pemerintah segera mengkaji ulang keputusan penundaan tersebut dan menunjukkan keberpihakan pada kesehatan masyarakat di atas kepentingan industri.
