Di tengah dinamika geostrategi, geopolitik dan geoekonomi dunia, kondusifitas bisnis maritim menjadi pondasi utama pertumbuhan ekonomi nasional. Stabilitas rantai logistik, efisiensi operasional pelabuhan, kepastian regulasi, perlindungan hukum, serta dukungan infrastruktur merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Namun berbagai tantangan yang terus muncul. Ketidakkonsistenan regulasi, fluktuasi ekonomi global, meningkatnya persaingan kawasan, hingga persoalan keamanan laut menjadi ujian nyata bagi industri maritim Indonesia.
Dalam praktik pelayaran internasional, berbagai peristiwa hukum kerap terjadi, mulai dari penahanan kapal secara melawan hukum (abuse of power), perbedaan penafsiran terhadap kontrak, hingga kompleksitas hubungan hukum antara pemilik kapal, operator kapal, pemilik muatan, perusahaan asuransi, serta para pihak yang berada di bawah yurisdiksi hukum yang berbeda.
Beragam kondisi tersebut berpotensi memunculkan sengketa hukum lintas negara yang melibatkan lebih dari satu sistem hukum dan memerlukan keterlibatan aktif pemerintah melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Dengan demikian, peristiwa seperti ini perlu dipandang sebagai refleksi industri maritim nasional membutuhkan ekosistem perlindungan yang semakin kuat.
Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi melalui sektor maritim dan dapat bersaing di kancah global. Secara bersamaan, aktivitas pelayaran internasional tidak hanya memerlukan kesiapan operasional, tetapi juga kesiapan diplomasi, kepastian hukum, dan pendampingan hukum maritim yang profesional.
Dalam konteks tersebut, tersedianya mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa yang efektif merupakan prasyarat bagi terciptanya pelayaran internasional yang aman dan berkeadilan. Pada akhirnya, kemajuan sektor maritim bukanlah tanggung jawab satu institusi semata, melainkan komitmen bersama seluruh elemen bangsa Indonesia.
Sejalan dengan kebutuhan tersebut, Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) menyelenggarakan seminar bertema “Strategi Penguatan Industri Maritim Nasional Menghadapi Dinamika Global.” Seminar ini diharapkan menjadi forum diskusi akademik sekaligus wadah untuk menyatukan gagasan, pengalaman, dan komitmen para pemangku kepentingan, sehingga menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dalam memperkuat sinergi dan meningkatkan daya saing industri maritim nasional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Laksamana TNI Purn. Yudo Margono, Ketua Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) mengungkapkan dari seminar ini banyak sekali permasalahan-permasalahan maritim yang muncul. Dari beberapa pertanyaan dari para peserta tadi kita lihat bersama, ya tentunya ini tidak berhenti sampai di sini.
“Karena memang melalui seminar ini juga menjadi sarana komunikasi, menjadi sarana koordinasi, juga sebagai sarana untuk penguatan para pelaku usaha maritim dengan pemerintah, juga dengan akademisi, sehingga kita bisa bersama-sama memajukan dunia maritim kita,” kata Yudo dalam konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta (7/7/2026).
Dalam Seminar ini juga dilakukan peluncuran pusat kajian maritim yaitu Jalasena Maritime Studies (JMS) dan Kantor Hukum PPAL, dengan tujuan mengembangkan kajian di bidang maritim untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
“Ini sebagai sarana kita untuk membahas permasalahan-permasalahan maritim, ya tentunya dengan stakeholder yang ada. Nantinya bisa selain kita membantu permasalahan hukum dari para purnawirawan, juga kita bisa membantu pelaku-pelaku maritim yang mungkin mengalami permasalahan-permasalahan hukum. Mudah-mudahan dengan peluncuran Jalasena Maritim Studies dan kantor hukum PPAL ini tentunya dapat memberikan kontribusi yang positif untuk dunia maritim kita,” jelas Yudo.
