Penyaluran pinjaman online (pinjol) di Indonesia terus meningkat di tengah kekhawatiran terhadap pelemahan daya beli masyarakat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan outstanding pembiayaan pinjol mencapai Rp106,94 triliun per Agustus 2026, tumbuh 22,07% secara tahunan atau year on year (yoy).

Di saat yang sama, rasio wanprestasi pinjol dengan keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari atau Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) juga mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian karena dapat mencerminkan meningkatnya tekanan keuangan pada sebagian peminjam.

Senior Analyst NEXT Indonesia Center, Sandy Pramuji, menilai peningkatan penggunaan pinjol yang disertai kenaikan rasio tunggakan merupakan sinyal yang perlu dicermati terhadap ketahanan keuangan rumah tangga.

“Penyaluran pinjol terus melonjak pesat, diiringi peningkatan signifikan pada angka gagal bayar atau rasio tunggakan di atas 90 hari (TWP90),” kata Sandy di Jakarta, Minggu (18/10/2026).

Berdasarkan riset NEXT Indonesia Center yang mengolah data OJK, TWP90 pinjol mencapai 4,73% pada Agustus 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi Juli 2026 sebesar 4,32%.

Kenaikan itu membawa rasio TWP90 semakin dekat dengan ambang batas 5% yang digunakan regulator dalam pengawasan risiko pembiayaan pinjaman daring. Perkembangan tersebut menjadi perhatian karena terjadi bersamaan dengan pertumbuhan outstanding pinjol yang mencapai Rp106,94 triliun.

“Padahal, pada saat bersamaan, outstanding pembiayaan pinjol mencapai Rp106,9 triliun atau tumbuh 22,07 persen dibandingkan Agustus tahun sebelumnya,” ujar Sandy.

Menurutnya, peningkatan pembiayaan digital perlu dicermati lebih jauh untuk mengetahui apakah dana digunakan bagi kegiatan produktif atau justru untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Jika semakin banyak masyarakat meminjam karena pendapatan tidak mencukupi kebutuhan dasar, risiko tekanan keuangan dapat meningkat.

Sandy menilai kenaikan tunggakan pinjol tidak hanya berkaitan dengan industri teknologi finansial, tetapi juga dapat menjadi indikasi tekanan ekonomi yang dihadapi kelompok masyarakat berpendapatan rendah hingga menengah.

Saldo Tabungan Masyarakat Bawah Menyusut

Tekanan keuangan rumah tangga juga tercermin dalam data simpanan masyarakat. Mengacu pada data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang dikutip NEXT Indonesia Center, saldo rata-rata rekening dengan simpanan di bawah Rp100 juta turun 61,52% dalam kurun waktu Juli 2013 hingga Juli 2026.

Saldo rata-rata tersebut merosot dari Rp4,34 juta pada Juli 2013 menjadi Rp1,67 juta pada Juli 2026.

Penurunan saldo rata-rata ini menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk membaca kondisi keuangan masyarakat. Namun, perubahan tersebut perlu dilihat bersama faktor lain, seperti inflasi, pertumbuhan pendapatan, jumlah rekening, dan perubahan komposisi nasabah, agar dapat menggambarkan kondisi rumah tangga secara lebih menyeluruh.

Tekanan juga terlihat pada kredit konsumsi perbankan. Pertumbuhannya melambat menjadi 5,38% pada Juli 2026, jauh di bawah puncak pertumbuhan sebesar 11,02% pada Oktober 2024.

Di sisi lain, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) pada kredit konsumsi perbankan meningkat menjadi 2,48%. Angka tersebut melampaui level 2,29% yang tercatat pada Juli 2020, ketika pandemi Covid-19 mulai menekan aktivitas ekonomi.

Perkembangan tersebut menunjukkan perlunya pemantauan terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kewajiban pembiayaan, baik melalui pinjaman daring maupun kredit perbankan.

NEXT Indonesia Center juga menyoroti penurunan sejumlah indikator keyakinan konsumen yang dirilis Bank Indonesia (BI).

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun dari 127,0 pada Januari 2026 menjadi 118,1 pada September 2026. Sementara itu, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) melemah dari 115,1 menjadi 107,5 pada periode yang sama.

Penurunan kedua indeks tersebut menunjukkan bahwa penilaian konsumen terhadap kondisi ekonomi dan situasi saat ini mengalami pelemahan dibandingkan awal tahun. Meski demikian, kedua indeks masih berada di atas level 100, sehingga interpretasinya perlu mempertimbangkan metodologi dan kategori yang digunakan BI.

Sandy menilai tekanan daya beli turut dipengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama pangan. Menurutnya, inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau selama April–September 2026 secara konsisten berada di atas inflasi umum.

Pada September 2026, inflasi kelompok tersebut tercatat sebesar 4,37%, sedangkan inflasi umum mencapai 3,28%.

“Bahkan, pada September 2026, inflasi makanan menyentuh 4,37 persen, berbanding jauh dengan inflasi umum sebesar 3,28 persen,” kata Sandy.

Kenaikan harga pangan dapat mengurangi ruang belanja rumah tangga, khususnya bagi kelompok berpendapatan rendah yang mengalokasikan bagian besar penghasilannya untuk kebutuhan pokok.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia per September 2026 yang dikutip dalam riset tersebut, harga beras Medium II dan Super II di 32 dari 33 provinsi disebut melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah.

Di Jawa Barat dan Jawa Tengah, harga beras Medium II dilaporkan berada 11,85% di atas HET. Sementara itu, di Kalimantan Selatan, harga beras medium tercatat mencapai Rp22.650 per kilogram atau 61,79% di atas HET.

Angka harga tersebut perlu dilihat sesuai jenis beras, wilayah, dan ketentuan HET yang berlaku pada periode pengukuran.

Penerimaan PPN Naik, Daya Beli Belum Tentu Menguat

Di tengah tekanan sejumlah indikator rumah tangga, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercatat mencapai Rp591,5 triliun hingga Agustus 2026, tumbuh 38,90% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, berdasarkan data yang dikutip NEXT Indonesia Center.

Sandy menilai peningkatan penerimaan PPN dapat menjadi indikasi bahwa transaksi barang dan jasa masih berlangsung. Namun, kenaikan penerimaan pajak tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa daya beli masyarakat secara luas ikut menguat.

“Lonjakan penerimaan PPN memang membawa angin segar karena dapat menjadi sinyal bahwa aktivitas transaksi barang dan jasa tetap berlangsung. Namun, hal itu belum tentu berarti daya beli masyarakat ikut menguat,” ujarnya.

Penerimaan PPN dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk volume dan nilai transaksi, perubahan harga, serta kebijakan perpajakan. Karena itu, angka penerimaan pajak perlu dibaca bersama indikator konsumsi rumah tangga, inflasi, pendapatan, dan perkembangan ekonomi lainnya.

Secara keseluruhan, peningkatan outstanding pinjol dan rasio tunggakan yang berlangsung bersamaan dengan penurunan sejumlah indikator ekonomi konsumen menjadi alasan untuk memperhatikan ketahanan keuangan rumah tangga. Meski demikian, data tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh kenaikan pinjol digunakan untuk kebutuhan sehari-hari atau bahwa seluruh rumah tangga mengalami pelemahan kondisi keuangan.

Pemantauan risiko pembiayaan, penguatan literasi keuangan, dan akses terhadap produk keuangan yang sesuai dengan kemampuan membayar tetap penting agar masyarakat tidak terjebak dalam siklus utang yang semakin berat.