Di ruang digital kecakapan budaya digital terkait nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dimulai dengan kesadaran untuk mengakses, mengeksplorasi, menyeleksi dan mengelaborasi informasi publik yang berhak diakses dari lembaga publik sebagai pertanggungjawaban transparansi dan akuntabilitasnya.
Lintang Ratri, anggota Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi) mengatakan, bagaimana lembaga publik dapat mempertanggungjawabkan tugas mereka secara lebih terbuka. Sebagai perwakilan masyarakat harus dapat berbuat yang terbaik.
Selain itu, nilai sila keempat yang mengenai demokrasi juga dapat diimplementasikan di dalam dunia digital. Dengan menjamin kebebasan berekspresi sehingga kita harus belajar untuk memberi ruang bagi setiap orang mengemukakan pendapat termasuk mengkritik.
“Namun kritik demi kebaikan bukan kritik karena benci. Terutama, konten positif berupa karya yang dibuat dengan susah payah lebih baik pujian yang dilontarkan. Seringkali, kritikan membuat seseorang menjadi tidak bersemangat. Kritik beserta saran juga yang sebenarnya diharapkan. Jadi bukan hanya mengomentari namun juga dapat memberi solusi,” jelasnya dalam webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (09/11/2021).
Ditambah, jika berbeda pandangan maka bukalah ruang diskusi yang sehat untuk membangun pemahaman bersama. Ruang digital menjadi tempat untuk berdiskusi, meskipun seringkali diskusi yang terbuka ini menimbulkan perdebatan yang berujung dengan pembullyan atau ujaran kebencian.
“Berdiskusilah dengan baik, gunakan data untuk menemani setiap argumen kita. Karena sifatnya diskusi di ruang publik menghargai pendapat orang lain menjadi sebuah kewajiban,” jelasnya.
Dengan begitu, tercipta sebuah kesempatan diskusi yang sehat. Dunia digital pun jauh dari kesan perdebatn yang tiada akhir.
Webinar juga menghadirkan pembicara, Dewi Tresnawati (Relawan TIK Indonesia), Rabindra Soewardana (Direktur Radio Oz Bali), Ismita Saputri (Founder Kainzen Room) dan dr. Wafika Andira sebagai Key Opinion Leader.
