Budaya digital adalah bagaimana internet membentuk cara kita berinteraksi sebagai manusia. Jadi pergeseran budaya, digitalisasi ini menimbulkan konsekuensi dan dampak yang besar, baik itu positif maupun negatif. Contohnya, kasus di mana begitu banyak setting-an yang ada di media sosial ataupun di media digital.
Dewi Sari, Kepala Eksekutif Sekretariat Mafindo melihat, bagaimana terjadi cancel culture bahkan terhadap sosok seleb yang tadinya mungkin tujuannya dia baik. Kemudian orang akhirnya menumpang jadi seperti beberapa pihak yang menumpang ngetop terhadap konten tersebut.
“Bahasa kerennya panjat sosial atau pansos dengan menimbulkan pro dan kontra dan lain-lain. Jadi maksudnya bagaimana yang tadinya acara itu tujuannya untuk mengajak masyarakat saling menolong tapi kemudian ada cancel culture karena dalam cara penyampaiannya tidak sesuai dengan budaya digital. Klau kita menghargai orang lain itu menjadi bagian dari Pancasila yang tidak sekadar teori,” jelasnya saat mengisi webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (02/11/2021).
Pancasila, ada dampaknya bagi kita seperti Bhinneka Tunggal Ika membangun wawasan kebangsaan dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita menerapkan Pancasila kita tidak akan masuk dalam filter bubble. Yakni suatu fenomena penyortiran dan seleksi informasi oleh algoritma berdasarkan pertimbangan kecocokan relasi dan preferensi. Akibatnya, menggunakan media sosial sebagai sumber berita yang dapat memperburuk filter bubble.
“Menurut saya dan orang-orang yang ahli, filter bubble ini bukan masalah yang sepele karena kita menjadi orang-orang yang hanya melihat mereka yang sejalan pikirannya sama dengan kita. Jadi kalau kita misalnya setuju dengan ideologi idealisme maka kita akan melihat konten-konten seperti itu terus. Jadi kita suka konten A maka konten-konten A yang akan terus kita lihat. Hal itu kurang baik juga untuk daya berpikir kritis,” jelasnya.
Dampak rendahnya pemahaman budaya digital, adanya potensi provokasi. Tidak mampu membedakan keterbukaan informasi publik dengan pelanggaran privasi. Seseorang tidak mampu membedakan informasi yang tidak benar. Demokrasi diartikan, mereka bicara bebas semaunya dan demikian juga dengan negara juga harus menjamin hak-hak masyarakat untuk demokrasi.
Webinar juga menghadirkan pembicara, Virginia Aurelia (Entrepreneur), Aidil Wicaksono (Program director Kainzen Room), Arya Shani (Founder Tekape Workspace), dan dr. Maichel Kainawa sebagai Key Opinion Leader.
