Investasi dalam reksa dana terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dan menawarkan imbal hasil yang menarik. Katarina Setiawan, Chief Economist & Investment Strategist PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI), mengungkapkan bahwa reksa dana pendapatan tetap masih memiliki potensi untuk memberikan imbal hasil yang optimal hingga akhir tahun 2023.
Indonesia saat ini menjadi magnet bagi investor asing berkat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tingkat inflasi yang terjaga. Volatilitas imbal hasil surat berharga pemerintah 10 tahun baru-baru ini dipicu oleh perubahan imbal hasil US Treasury dan ekspektasi kenaikan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed) di Amerika Serikat.
Setelah diperkirakan mencapai puncaknya dalam waktu dekat, Fed Funds Rate (FFR) dari The Fed, pasar obligasi global dan domestik diperkirakan akan menjadi lebih stabil. Katarina Setiawan mengungkapkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kuartal II 2023 menguat melebihi perkiraan, mencapai 5,17%, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
Dari sisi dalam negeri, Bank Indonesia (BI) berkomitmen untuk mempertahankan suku bunga pada tingkat saat ini, menganggapnya cukup untuk mengendalikan inflasi. Fokus BI saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan kredit, sambil tetap memantau konsumsi masyarakat dan aktivitas produksi industri yang tetap stabil.
Ezra Nazula, Director & Chief Investment Officer, Fixed Income MAMI, percaya bahwa konsistensi kebijakan dovish BI dalam mengatasi inflasi akan menjaga daya tarik dan imbal hasil obligasi tetap stabil. Dia berharap bahwa disiplin fiskal dan fundamental makroekonomi yang solid di Indonesia akan mendukung peningkatan outlook sovereign dari lembaga pemeringkat besar lainnya, setelah R&I meningkatkan outlook Indonesia dari stabil menjadi positif.
Dengan demikian, pasar obligasi di Indonesia masih memiliki potensi positif hingga akhir tahun, didukung oleh faktor-faktor baik dalam dan luar negeri, seperti mencapainya puncak kenaikan suku bunga acuan BI dan pengurangan target penerbitan surat berharga pemerintah dalam menghadapi defisit anggaran yang mengecil.
