Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) mendorong pemerintah segera meluncurkan Gerakan Nasional Hemat Energi sebagai respons strategis terhadap meningkatnya tekanan krisis energi global. Situasi ini dipicu oleh memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah yang berdampak langsung pada lonjakan harga energi dunia.
Sekretaris Jenderal BPP HIPMI, Anggawira menilai bahwa gejolak harga energi berpotensi memberi tekanan serius terhadap perekonomian nasional. Dampaknya tidak hanya pada kenaikan biaya produksi, tetapi juga berisiko meningkatkan beban subsidi energi serta memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia menegaskan pentingnya langkah konkret yang terstruktur dan masif. “Sudah saatnya Indonesia memiliki Gerakan Nasional Hemat Energi yang terstruktur, terukur, dan masif,” ujarnya, menyoroti urgensi perubahan pendekatan dalam kebijakan energi nasional.
HIPMI melihat bahwa selama ini kebijakan energi Indonesia masih dominan berfokus pada sisi pasokan. Padahal, dalam kondisi krisis, pengendalian konsumsi energi atau demand side management menjadi solusi tercepat dan paling efektif untuk menekan tekanan ekonomi.
Secara global, tren efisiensi energi memang semakin menguat. Data International Energy Agency menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi energi mampu menekan pertumbuhan permintaan energi global hingga sekitar 2% per tahun, sekaligus menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga energi.
HIPMI mengusulkan agar gerakan hemat energi dikembangkan sebagai program lintas sektor dengan pendekatan konkret. Langkah ini mencakup kampanye perubahan perilaku masyarakat, pengaturan konsumsi energi di sektor industri dan transportasi, serta penerapan standar efisiensi berbasis sistem pemantauan digital.
Dunia usaha disebut siap menjadi motor penggerak melalui efisiensi operasional, investasi teknologi hemat energi, serta pelaksanaan audit energi secara berkala. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dinilai menjadi kunci untuk mempercepat implementasi program ini secara luas.
Selain itu, HIPMI juga mendorong penguatan kebijakan melalui insentif fiskal, penyusunan peta jalan nasional, serta penguatan regulasi dan digitalisasi sistem energi. Dalam konteks jangka panjang, krisis energi saat ini dipandang sebagai momentum untuk membangun kemandirian energi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan.
