Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran kredit dalam jumlah besar untuk mendukung tiga program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto. Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat.
Hingga Januari 2026, realisasi pembiayaan untuk program MBG mencapai Rp 1,21 triliun yang disalurkan kepada 1.373 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skema ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan gizi nasional sekaligus menggerakkan ekonomi berbasis layanan pangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa dukungan tersebut merupakan bentuk sinergi antara sektor keuangan dan kebijakan pemerintah. “Kami telah mendorong berbagai program strategis seperti makan bergizi gratis dengan realisasi pembiayaan mencapai Rp 1,21 triliun,” ujarnya dalam rapat bersama DPR.
Selain melalui kredit konvensional, dukungan terhadap program MBG juga diperluas lewat skema securities crowdfunding yang melibatkan tiga penerbit dan 266 investor. Pendekatan ini mencerminkan inovasi pembiayaan berbasis pasar modal untuk menjangkau partisipasi publik yang lebih luas.
Di sisi lain, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mencatat realisasi kredit jauh lebih besar, mencapai Rp 174 triliun. Pembiayaan ini diarahkan untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan produktivitas lokal, serta memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha di tingkat akar rumput.
Sementara itu, sektor perumahan juga mendapatkan dorongan melalui realisasi kredit sebesar Rp 1,44 triliun yang digunakan untuk pembangunan 11.468 unit rumah. Program ini difokuskan pada peningkatan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong sektor konstruksi nasional.
Secara makro, langkah ini sejalan dengan tren peningkatan intermediasi sektor keuangan di Indonesia. Data terbaru menunjukkan rasio kredit terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih berada di kisaran 40–45%, relatif lebih rendah dibandingkan negara berkembang lain di Asia yang sudah mencapai di atas 80%, sehingga ruang ekspansi pembiayaan masih sangat besar.
Selain itu, riset industri keuangan 2025 mencatat bahwa sektor UMKM dan ekonomi desa menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Dengan dukungan pembiayaan yang masif dan terarah, program-program strategis ini berpotensi mempercepat pertumbuhan ekonomi inklusif sekaligus memperkuat fondasi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
