Arus konten di media sosial semakin deras dan tak terbendung. Setiap hari, jutaan unggahan baru hadir di Instagram, YouTube, TikTok, hingga X, membuat publik dibanjiri informasi dari berbagai arah. Dalam situasi ini, pejabat dan tokoh publik dituntut untuk memiliki strategi komunikasi yang lebih cerdas agar pesan mereka tidak tenggelam di tengah banjir konten.
Fenomena banjir konten membuat publik lebih selektif sekaligus cepat bereaksi terhadap pernyataan tokoh publik. Satu kalimat yang tidak tepat bisa segera menjadi viral, sementara pesan penting bisa hilang jika tidak dikemas dengan baik. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi publik kini bukan hanya soal isi pesan, tetapi juga cara penyampaiannya.
Rulli Nasrullah konsultan digital branding, menekankan pentingnya strategi komunikasi yang terukur.
“Pejabat harus mampu menyampaikan pesan dengan jelas, ringkas, dan relevan. Di era banjir konten, publik tidak punya waktu untuk menafsirkan pernyataan yang berbelit,” ujar peraih gelar doktor dari UGM ini. Menurutnya, kemampuan mengemas pesan menjadi singkat namun kuat adalah kunci agar tetap didengar.
Selain itu, peneliti senior pada Arus Survei Indonesia ini mengingatkan bahwa salah ucap sedikit saja bisa menjadi viral dan memicu hujatan.
“Di ruang digital, publik sangat cepat bereaksi. Satu kata yang keliru bisa langsung dipotong, disebarkan, lalu menjadi bahan kritik besar-besaran,” jelasnya.
Karena itu, pejabat harus benar-benar berhati-hati dalam memilih kata dan menjaga konsistensi pesan.
Pejabat juga perlu memahami karakter media sosial yang menekankan kecepatan dan visualisasi. Konten yang menarik secara visual, mudah dipahami, dan bisa dibagikan ulang akan lebih efektif dalam menjangkau audiens. Strategi komunikasi harus menyesuaikan dengan pola konsumsi publik yang kini lebih menyukai potongan singkat dibandingkan penjelasan panjang.
Dengan demikian, lanjut dosen budaya dan media ini, strategi komunikasi pejabat di era banjir konten bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan membangun citra yang kuat, konsisten, dan relevan.
Pejabat dan tokoh publik dituntut untuk beradaptasi dengan pola komunikasi baru agar tetap dipercaya dan tidak tersisih dalam derasnya arus informasi.
