PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI) memperkuat upaya mitigasi risiko hukum di lingkungan Perusahaan melalui penyelenggaraan Legal Preventive Program di Balikpapan, 20 Oktober 2026. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum manajemen dan pekerja melalui pembelajaran praktis (lesson learned) dari berbagai permasalahan hukum yang pernah terjadi, sekaligus memperkuat kemampuan dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi risiko hukum sejak dini, khususnya yang berkaitan dengan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kegiatan operasional perusahaan.
Legal Preventive Program ini diselenggarakan sebagai forum strategis untuk memperkuat pemahaman khususnya mengenai pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam KUHP 2026 serta identifikasi dan mitigasi risiko hukum korporasi. Hadir sebagai narasumber
Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota Bontang AKP Putu Ari Sanjaya Putra, S.Tr.K., S.I.K., M.H., beserta jajaran.
Kegiatan ini dihadiri oleh Sr Manager Legal Counsel PHI Ardhi Apriyanto dan Manager Legal Counsel Litigation PHI M. Reza Rifandi, Sr Manager Production & Projects Zona 9 Muhammad Fariz serta para pemimpin fungsi beserta tim teknis terkait di Zona 8, 9 juga 10 yang sangat proaktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan ini.
Dalam sambutannya, Sr. Manager Legal Counsel PHI Ardhi Apriyanto menekankan pentingnya pemahaman terhadap dinamika regulasi hukum pidana, menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana sejak 2 Januari 2026. Pembaruan regulasi tersebut membawa sejumlah implikasi terhadap pengaturan dan penegakan hukum pidana, termasuk di bidang lingkungan hidup, sehingga perlu dicermati dan dipahami secara komprehensif dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan.
“Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan operasional hulu migas, mengingat potensi dampak lingkungan dan keterkaitan kegiatan operasional dengan masyarakat. Ketidakpatuhan tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi administratif, tetapi juga risiko pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana lingkungan hidup, oleh karena itu, diperlukan langkah preventif untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum sejak dini”, tambahnya.
Sementara itu AKP Putu Ari Sanjaya Putra, S.Tr.K., S.I.K., M.H., menyampaikan materi mengenai pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dalam penerapan KUHP Baru. Dalam materi juga disampaikan mengenai perbedaan antara delik material dan delik formal dalam sebuah peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana lingkungan hidup serta hal-hal yang akan dilihat dalam proses pemeriksaan dan bagaimana proses pencarian alat bukti terkait oleh penyidik. Pada akhir paparannya disampaikan 5 (lima) kalimat yang perlu diingat dalam sebuah peristiwa lingkungan hidup, yakni tidak setiap kejadian lingkungan otomatis merupakan tindak pidana; sebuah delik pidana harus dibaca melalui unsur, fakta, standar dan kesalahan; tanggung jawab tidak selalu berhenti pada orang yang berada di lokasi; data, dokumen, sampel, dan kronologi dapat menjadi penentu pembuktian; pencegahan terbaik adalah keputusan operasional yang benar, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui Legal Preventive Program ini, PHI mendorong penguatan langkah-langkah preventif, peningkatan pemahaman terhadap praktik penegakan hukum, serta penerapan prinsip kepatuhan dan perlindungan lingkungan hidup dalam setiap aktivitas operasional perusahaan. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebijakan internal, sistem kepatuhan hukum, dan kapasitas pekerja dalam merespons dinamika serta pembaruan hukum pidana nasional, khususnya yang berkaitan dengan aspek lingkungan hidup.
Melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, PHI terus memperkuat tata kelola operasional hulu migas yang profesional, akuntabel, taat hukum, dan berwawasan lingkungan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi energi serta memberikan kontribusi optimal bagi ketahanan energi nasional.
