Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati minta kepada pengusaha untuk membantu membujuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar segera menyetujui Omnibus Law Perpajakan.
“Mulai kapan? Ya sesudah Undang-Undang disetujui DPR, yang penting sekarang diterima dulu. Makanya pengusaha bilang sama DPR cepatlah DPR,” katanya di Hotel Kempinski, Jakarta, Jumat, dalam acara Business Gathering APINDO yang dihadiri oleh Kadin, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).
Menkeu mengatakan pihaknya telah menyerahkan draf Omnibus Law Perpajakan dan baru akan diimplementasikan ketika DPR telah rampung membahas dan menyetujuinya.
“Kami sudah sampaikan kepada DPR,” ujarnya.
Sri Mulyani menyebutkan terdapat enam ruang lingkup dalam Omnibus Law Perpajakan yang akan menjadi prioritas pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi.
Enam ruang lingkup itu terdiri atas pendanaan investasi, sistem teritori perpajakan, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, keadaan iklim berusaha, dan fasilitas pajak.
Ia menjelaskan omnibus law merupakan insentif yang diberikan pemerintah kepada pengusaha sehingga ia pun menegaskan para pengusaha tak perlu berusaha untuk melobi maupun membayar pemerintah.
Ia berharap pengusaha dapat terus mengembangkan bisnisnya sehingga membantu peningkatan ekonomi Indonesia melalui penciptaan nilai tambah yang kompetitif.
“Ini semua sinyal kepada pengusaha jangan terlalu banyak pikiran untuk lobi dengan membayar birokrat untuk simplify pajak jadi gunakan semua pikiran dan hati untuk menciptakan nilai tambah yang kompetitif,” katanya.
