Presiden Joko Widodo didorong segera merealisasikan rencana penerapan kebijakan satu pintu atas seluruh program penguatan koperasi dan UMKM yang saat ini tersebar di 18 kementerian/lembaga.
Pakar dan praktisi ekonomi koperasi Chandra Vokav Saritua di Jakarta, Sabtu, mengatakan kebijakan satu pintu bagi pemberdayaan koperasi dan UKM akan menjadikan anggaran pemberdayaan bagi koperasi dan UKM semakin efektif.
“Hal ini akan jadi bukti kerja konkret dari total anggaran Rp33 triliun pemberdayaan koperasi dan UKM yang tersebar di banyak kementerian/lembaga akan lebih efektif,” katanya.
One gate policy, kata dia, juga akan membuat program pemberdayaan UMKM dapat direncanakan dengan seksama.
“Ultimate goal yang jelas, peta jalan yang detil, dan time frame yang menantang akan dapat tersusun dengan gamblang,” kata Ketua Bidang Koperasi Digital Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo) ini.
Menurut dia, hal terpenting sekarang yaitu strategi tepat yang bisa menjadi prioritas dalam one gate policy dalam pemberdayaan UMKM.
Chandra yakin bahwa anggaran Rp33 triliun per tahun sangat cukup membuat ekonomi kerakyatan naik kelas agar dapat mengatasi defisit neraca perdagangan serta visi besar Indonesia Maju 2030 dapat terealisasi.
