Ketegangan di Selat Hormuz akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran mulai memberikan dampak nyata terhadap pasokan energi global. Jalur strategis ini mengalirkan sekitar 20% distribusi minyak mentah dunia, sehingga gangguan di kawasan tersebut langsung memicu kekhawatiran krisis energi, terutama bagi negara importir seperti Indonesia.
Secara global, kondisi ini memperketat pasokan dan mendorong volatilitas harga energi. Data International Energy Agency menunjukkan bahwa gangguan di jalur utama distribusi energi dapat memicu lonjakan harga minyak hingga 15–25% dalam jangka pendek, tergantung durasi konflik dan stabilitas pasokan alternatif.
Di kawasan Asia Tenggara, dampaknya mulai terasa. Filipina bahkan telah menetapkan status darurat energi dengan cadangan BBM hanya sekitar 45 hari. Sementara itu, Indonesia masih berada pada kisaran 27–28 hari cadangan, jauh di bawah standar ideal internasional yang mencapai 90 hari.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM memastikan bahwa stok energi nasional saat ini masih dalam kondisi aman. Namun, keterbatasan cadangan ini menjadi perhatian serius mengingat potensi gangguan pasokan yang bisa terjadi sewaktu-waktu jika konflik terus berlanjut.
Anggota Dewan Energi Nasional, Saleh Abdurrahman menegaskan pentingnya penguatan produksi domestik dan optimalisasi kilang untuk mengurangi ketergantungan impor. Ia juga mendorong pengendalian konsumsi melalui peningkatan penggunaan transportasi publik di kota-kota besar.
Dari sisi operasional, Pertamina menyatakan telah menjaga ketahanan energi melalui pengelolaan stok yang fleksibel dan sistem logistik terintegrasi. Perusahaan juga memperluas sumber impor dan mengombinasikan kontrak jangka panjang dengan pembelian spot untuk menjaga stabilitas pasokan.
Namun, sejumlah pengamat menilai fondasi ketahanan energi Indonesia masih relatif lemah. Dibandingkan negara ASEAN lain, cadangan energi Indonesia tertinggal, di bawah Thailand yang memiliki 50–60 hari cadangan dan Singapura yang mencapai 90 hari. Kondisi ini menunjukkan perlunya percepatan pembangunan cadangan penyangga energi nasional.
Ekonom menilai, di tengah tekanan harga minyak global, kebijakan penyesuaian harga BBM subsidi harus menjadi opsi terakhir. “Jika penyesuaian tak terhindarkan, perlu dilakukan bertahap disertai kompensasi bagi kelompok rentan,” menjadi pendekatan yang dinilai paling realistis untuk menjaga stabilitas ekonomi, daya beli masyarakat, serta mencegah lonjakan inflasi di tengah ketidakpastian global.
