Keberhasilan kapal LPG milik Pertamina, MT Gas Attaka, sandar di Terminal LPG Amurang, Sulawesi Utara, menjadi langkah penting dalam menjaga ketahanan energi di kawasan timur Indonesia. Kapal ini membawa sekitar 1.700 metrik ton LPG yang akan menopang kebutuhan masyarakat di Sulawesi dan Kalimantan, wilayah yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi energi.
Di saat yang sama, kapal Gas Ambalat juga berhasil sandar di Situbondo, Jawa Timur, untuk memasok LPG ke wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Kehadiran dua kapal ini menunjukkan pentingnya jalur laut sebagai tulang punggung distribusi energi nasional, terutama dalam memastikan ketersediaan LPG di berbagai wilayah dengan karakteristik geografis yang kompleks.
Pertamina menegaskan bahwa jalur maritim memiliki peran strategis dalam sistem distribusi energi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. “Di tengah geopolitik global, Pertamina terus berkomitmen untuk mengupayakan distribusi energi. Kapal-kapal kami dalam perjalanan untuk mengantar energi ke masyarakat,” ujar Vice President Corporate Communication, Muhammad Baron.
Secara keseluruhan, Pertamina mengoperasikan 345 kapal, baik milik sendiri maupun sewa, yang terdiri dari 271 kapal pengangkut BBM/BBK, 27 kapal crude, 4 kapal petrokimia, dan 43 kapal LPG. Armada ini menjangkau seluruh Indonesia, termasuk 57 wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), mulai dari Kalimantan hingga Papua.
Operasional distribusi energi dilakukan secara non-stop selama 24 jam oleh awak kapal yang bekerja bergantian. Hal ini menjadi krusial mengingat tantangan cuaca ekstrem dan kondisi geografis Indonesia yang tersebar dalam ribuan pulau, yang menurut data terbaru mencapai lebih dari 17.000 pulau.
Di tengah tekanan geopolitik global, Pertamina juga memperkuat seluruh lini bisnisnya, mulai dari peningkatan produksi hulu migas hingga optimalisasi kilang. Langkah ini penting karena konsumsi energi Indonesia terus meningkat, dengan kebutuhan LPG nasional mencapai lebih dari 8 juta metrik ton per tahun, sementara sebagian besar masih bergantung pada impor.
Selain itu, Pertamina memperkuat pengawasan distribusi dengan menggandeng pemerintah daerah dan aparat penegak hukum guna mencegah penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Partisipasi masyarakat juga didorong melalui pelaporan indikasi pelanggaran, sebagai bagian dari upaya menjaga distribusi energi yang tepat sasaran.
Dalam jangka panjang, Pertamina juga mendorong transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Hingga akhir 2025, produksi energi bersih telah mencapai 8.743 GWh dengan kapasitas terpasang 3.271 MW, terutama dari panas bumi. Langkah ini sejalan dengan target bauran energi nasional dalam RUEN yang menargetkan porsi energi terbarukan mencapai 23% pada 2025, sebagai upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
